Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia dengan ibukota yang berada di Kota Bandung. Perkembangan sejarah menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang pertama dibentuk di wilayah Indonesia (staatblad Nomor 378). Jawa Barat sebagai pengertian administratif mulai digunakan pada tahun 1925 ketika Pemerintah Hindia Belanda membentuk Provinsi Jawa Barat. Pembentukan provinsi itu sebagai pelaksanaan Bestuurshervormingwet tahun 1922, yang membagi Hindia Belanda atas kesatuan-kesatuan daerah provinsi. Sebelum tahun 1925, digunakan istilah Soendalanden (Tatar Soenda) atau Pasoendan, sebagai istilah geografi untuk menyebut bagian Pulau Jawa di sebelah barat Sungai Cilosari dan Citanduy yang sebagian besar dihuni oleh penduduk yang menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa ibu.

Provinsi Jawa Barat kaya akan peristiwa sejarah dari masa ke masa, baik yang bersifat lokal maupun nasional bahkan dalam masa tertentu di Jawa Barat terjadi peristiwa sejarah yang berskala internasional, misalnya Konferensi Asia-Afrika di Bandung 1955. Pada awal masa kerajaan, ke daerah Jawa Barat masuk pengaruh budaya Hindu-Budha. Dengan berdirinya Kesultanan Cirebon (1479-1809) dan Kesultanan Banten (1552-1832), Jawa Barat menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Selanjutnya Jawa Barat semakin memiliki arti penting karena menjadi pusat kegiatan/kekuasaan kolonial Belanda di Nusantara, yaitu pusat kegiatan Kompeni/VOC (abad ke-17 hingga akhir abad ke-18) dan pusat pemerintahan Hindia Belanda (awal abad ke-19 hingga Maret 1942) serta pusat pemerintahan Pendudukan Jepang di Jawa (awal Maret 1942 hingga pertengahan Agustus 1945).

Pada 17 Agustus 1945, Jawa Barat bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1949 Jawa Barat menjadi Negara Pasundan yang merupakan salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar yaitu Negara Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Negara Belanda. Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1950, tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2000, Provinsi Jawa Barat dimekarkan dengan berdirinya Provinsi Banten, yang berada di bagian barat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan AksaraDaerah, diakui tiga suku asli di Jawa Barat yaitu Suku Betawi yang berbahasa Melayu dialek Betawi, Suku Sunda yang berbahasa Sunda dan Suku Cirebon yang berbahasa Bahasa Cirebon (dengan keberagaman dialeknya). 

VISI DAN MISI PROVINSI JAWA BARAT

Visi Provinsi Jawa Barat adalah “Dengan Iman dan Taqwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”. Sementara Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2008-2013 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat adalah “Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera”. 

Penjabaran makna dari Visi Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut :

• Mandiri, yaitu sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan publik berbasis e-government, energi, infrastruktur, lingkungan dan sumber daya air;
• Dinamis, yaitu sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara aktif mampu merespon peluang dan tantangan zaman serta berkontribusi dalam proses pembangunan;
• Sejahtera, yaitu sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.

Untuk mendukung visi ini, maka misi pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing;
2. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah;
3. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari;
4. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.